Mahasiswa tergabung dalam Jaringan Penegak Masyarakat Demokrasi (JPMD) Sumatera Utara, Selasa (3/3) menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumut, mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera mengeluarkan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dewan yang diduga ikut terlibat dalam demo anarkis pendukung Provinsi Tapanuli (Protap).
Koordinator JPMD, Zainal Arifin Sinambela, dalam penyataan sikapnya meyebutkan bahwa tepat satu bulan yang lalu, massa pendukung Protap melakukan aksinya, yang menuntut agar pembentukan provinsi baru tersebut segera diparipurnakan DPRD Sumut. Insiden itu akhirnya menewaskan Ketua DPRDSU Abdul Aziz Angkat, karena menjadi bulan-bulanan pengunjukrasa.
Namun satu bulan sudah tewasnya Abdul Aziz Angkat berlalu, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari hasil penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian.
Begitu juga halnya dengan kepastian hukum, belum terlihat siapa yang bertanggungjawab dibalik skenario 3 Februari. Bahkan menurut pengunjukrasa ada indikasi GM Panggabeansebagai aktor yang paling bertanggungjawab terhadap seluruh aksi Protap sampai terjadinya aksi maut 3 Februari, namun terkesan para penegak hukum takut atau karena adanya tekanan-tekanan tertentu.
Pengunjukrasa dalam aksinya juga mempertanyakan surat rekomendasi yang dikeluarkan Gubsu H Syamsul Arifin, yang dikeluarkannya tanpa terlebih dahulu dibahas bersama DPRD Sumut. Apalagi surat itu dinilai telah menjadi salah satu pemicu kemarahan massa pendukung Protap. "Karena itulah kami mendesak agar pihak penegak hukum segera memeriksa Gubsu atas surat yang telah dikeluarkan," sebut pengunjukrasa.
USUT DANA
Dalam aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumut, pengunjukrasa regabung dalam Jaringan Penegak Masyarakat Demokrasi (JPMD) juga berharap agar seluruh pos anggaran yang telah dikeluarkan terkait demo pendukung Protapagar diusut, baik itu anggaran APBD sampai pos-pos terkecil yang dikeluarkan perorangan.
Aksi unjukrasa tersebut akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi. Dia menyatakan saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan aparat kepolisian. Hanya saja masih ada anggot dewan yang ikut dalam aksi tersebut belum diperiksa, karena belum ada izin pemeriksaan dari Mendagri.
"Karena itu kami mendesa agar Mendagri segera mengeluarjan izin pemeriksaan terhadap oknum anggota dewan yang diduga ikut terlibat," kata Hasbullah Hadi. Usai mendengar penjelasan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
0 komentar:
Posting Komentar